BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG
Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.
Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, pemerintah daerah menyusun LKJIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Sunggal dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan  dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Sunggal;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Sunggal pada tahun berikutnya.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 
Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Sunggal adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No.53 tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan. Terdapat pada Bab 3 Pasal 4, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Sunggal mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat.
2. Sekretariat  terdiri dari :
   • Kepala sub bagian umum; dan
   • Kepala sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

CAMAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAG KEUANGAN DAN PENYUSUNAN  PROGRAM

SUB BAGIAN  UMUM

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Medan Sunggal
                                : Garis Komando
                                : Garis Koordinasi
Komposisi :
Camat                    : 1 Orang
Sekretaris Camat    : 1 Orang
Kepala Sub Bag     : 2 Orang
Kepala Seksi         : 5 Orang
Staf                       : 22 Orang                              
Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan adalah :
 

1. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
   5. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan,   dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
   7. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   8. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
   1. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
   10. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;
   11. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
   50. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
5. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
6. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
7. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
1. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

3. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian  Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
5. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
6. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
1. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   2. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   3. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   4. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
   5. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
   6. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
   7. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   8. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
   1. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
   10. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   11. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   50. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
   1000. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

   Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   5. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
   6. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   7. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
   8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   1. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
   11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

6. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
   5. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur  dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   6. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;;
   7. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
   8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   1. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
   11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
   5. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   6. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
   7. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
   8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   1. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
   11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

8. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
   2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
   3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
   5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
   6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
   7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
   8. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
   1. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
   10. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   11. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
   50. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
   1000. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.3 Sumber Daya Kecamatan Medan Sunggal
1.3.1 Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.
Berdasarkan data per Desember 2024 , jumlah pegawai Kecamatan Medan Sunggal adalah sebanyak 55 ( lima puluh lima) orang.
Struktur pegawai menurut pangkat / golongan ruang sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE
		LK	PR	(Orang)	LK	PR
1	I/a	0	0	0	-	-
	I/b	0	0	0	-	-
	I/c	0	0	0	-	-
	I/d	0	0	0	-	-
2	II/a	1	0	1	100%	-
	II/b	1	0	1	100%	-
	II/c	5	7	12	41%	59%
	II/d	5	3	8	63%	37%
3	III/a	6	6	12	50%	50%
	III/b	11	5	16	68%	32%
	III/c	15	6	21	71%	29%
	III/d	6	12	18	33%	67%
4	IV/a	1	1	2	50%	50%
	IV/b	1	0	1	100%	-
	IV/c	0	0	0	-	-
	IV/d	0	0	0	-	-
	IV/e	0	0	0	-	-
JUMLAH		52	40	92	56%	44%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Sunggal, Tahun 2023

Tabel 2.2
Pegawai berdasarkan Esselon
 

NO	ESSELON/NON ESSELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE
		LK	PR	(Orang)	LK	PR
1	III-A	1	0	1	100,00%	-
2	III-B	0	1	1	-	100,00%
3	IV-A	8	3	11	72,73%	27,27%
4	IV-B	11	14	25	44,00%	56,00%
5	FUNGSIONAL	0	0	0	-	-
6	PELAKSANA	9	8	17	52,94%	47,06%
JUMLAH		29	26	55	44,94%	59,55%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Sunggal, Tahun 2024
Struktur pegawai Kecamatan dan Kelurahan Sekecamatan Medan Sunggal menurut pendidikan menunjukkan bahwa lulusan SLTP 1 orang, SMA 14 orang, lulusan diploma III 7 orang, lulusan diploma IV 3 orang, lulusan sarjana (S1) 26 orang; dan magister (S2) sebanyak 4 orang. Berdasarkan data pegawai dimaksud, Struktur pegawai Kecamatan Medan Sunggal tersebut:

1. Perlunya penambahan staf di Kelurahan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dalam meningkatkan keterampilannya guna dapat melayani masyarakat.
3. Dalam era globalisasi, diperlukan tenaga perencana yang profesional khususnya di Kecamatan dalam rangka membaca isu-isu strategis.

Latar belakang pendidikan pegawai  juga sangat menentukan kinerja Kecamatan Medan Sunggal dalam menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang bermutudan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perkembangan struktur pegawai.Kecamatan Medan Sunggal menurut pendidikan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE
		LK	PR	(Orang)	LK	PR
1	SD	0	0	0	-	-
2	SLTP/MTS (sederajat)	0	0	0	-	-
3	SLTA/AMK/STM (sederajat)	9	10	19	48%	52%
4	DIPLOMA 3	7	10	17	41%	59%
5	DIPLOMA 4	8	1	9	88%	12%
6	STRATA 1	14	24	38	36%	64%
7	STRATA 2	7	2	9	78%	22%
8	STRATA 3	0	0	0	-	-
JUMLAH		45	57	92	48%	52%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Sunggal, Tahun 2024

1. 1. 1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin berkualitas, khususnya di tingkat Kecamatan Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilear dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya.
Akan tetapi untuk menciptakan pelayanan yang prima dengan kondisi ruangan yang lengkap dan nyaman bagi masyarakat serta fasilitas bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka peralatan, perlengkapan, mobiler, serta peralatan komputer masih dirasa kurang, dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kecamatan Medan Sunggal akan melakukan penganggaran secara bertahap untuk mencapai kondisi sarana prasarana yang diinginkan.
Berikut disajikan keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Medan Sunggal sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024
Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Sunggal
 

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keadaan
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	AC	unit	46	31		15
2	Alat Hiasan	unit	2	2
3	Alat Rumah Tangga	Set	1	1
4	Alat Kantor Lainnya	set	5	5
5	Alat Penghancur Kertas	unit	11
6	Alat Peraga Bahasa Indonesia	unit	2
7	Amplifier	Set	1
8	Bangku Tunggu	unit	17	15		2
9	Blood Presure Meter/Tensimeter	set	2	2
10	Body Scale	unit	4	4
11	Brankas Digital	unit	2	1		1
12	Buffet Kaca	unit	2	2
13	Buffet Kayu	unit	2	2
14	Camera	unit	11
15	Cermin Besar	unit	5
16	Computer Compatible	unit	1	1
	Compacting Equipment (Pemadat Sampah)	unit	4	4
17	Dispenser	unit	58	57		1
18	Exhause Fan	unit	4	4
19	Filling Cabinet	unit	81	58	13	10
20	Fire Extinguisher	unit	1
21	Gambar Presiden / Wakil Presiden	unit	1	1
22	Gorden / Vertical Blind	set	6	6
23	Handy Talky	unit	46	39	3	4
24	Handy Cam	set	1
25	Hard Disk External	unit	15	10		5
26	Instrumen Kabinet	unit	5	2	3
27	Jam	unit	36	18		18
28	Kaca Hias	unit	1	1
29	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	unit	7	7
30	Kipas Angin	unit	107	65	2	40
31	Kursi Besi/Metal	unit	45	35		10
32	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	unit	44	22	9	13
33	Kursi Kerja Pejabat	unit	15	15
34	Kursi Plastik	unit	987	779	8	200
35	Kursi Putar	unit	154	121	3	30
36	Kursi Rapat	unit	161	158	3
37	Kursi Tamu	unit	68	36	2	30
38	Lambang Garuda Pancasila	unit	1	1
39	Lampu Pijar	Set	2	1		1
40	Laptop	unit	26	21	1	4
41	Layar Proyektor	unit	9	9
42	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	unit	19	17	1	1
43	Lemari Besi	unit	5	5
44	Lemari Kaca	unit	11	11
45	Lemari kayu	unit	44	22	16
46	Lemari Pakaian	unit	2	1		1
47	Meja Biro	unit	59	54	5
48	Meja Kayu	unit	54	34	5	15
49	Meja Kerja	unit	25	23	2
50	Meja Kerja Pejabat	unit	42	42
51	Meja Makan	unit	1	1
52	Meja Panjang	unit	28	15	3	10
53	Meja Rapat	unit	9	7		2
54	Meja Tik	unit	1		1
55	Meja Tulis	unit	34	12	7	5
56	Mesin Absensi	unit	14	7		7
57	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	unit	2	1		1
58	Mesin Jahit	unit	10	5		5
59	Mesin Ketik Longewagon	unit	2	1		1
60	Mesin Listrik Standar	unit	2	2
61	Mesin Penghisap Debu	unit	1	1
62	Mesin Potong Rumput	unit	30	20		10
63	Microphone/Wireless Mic	unit	7	4		3
64	Mimbar/Podium	unit	2	2
65	Mini Komputer	unit	1			1
66	Mobil Penumpang /Minibus	unit	2	2
67	Modem	unit	2	1		1
68	Note Book	unit	7	5		2
69	P.C Unit	unit	74	44	10	20
70	Papan Nama Instansi	unit	8	4	4
71	Papan Pengumunan	unit	87	44	3	40
72	Papan Tulis	unit	32	16	1	15
73	Papan Visuil	unit	37	27		10
74	Pemadat Sampah	unit	1	1
75	Peralatan studio Visual Lain-lain	unit	1	1
76	Peralatan Olah Raga (Tenis Meja)	set	1	1
77	Personal Komputer	unit	32	22		10
78	Pesawat Telephone	unit	5	5
79	Peta	unit	4	2	1	1
80	Pick Up	unit	2	2
81	Printer	unit	105	36		69
82	Rak-rak Penyimpanan	unit	34	17		17
83	Refrigerator	unit	1	1
84	Sepeda Motor	unit	56	53		3
85	Scanner	unit	9	8		1
86	Sofa	set	23	15		8
87	Software MS Windows 7 Pro	unit	1	1
88	Sound System	unit	18	12		6
89	Stabilizer	unit	16	8		8
90	Stationary Generating Set	unit	1	1
91	Tangga Aluminium	unit	3	1		2
92	Tape Recorder	unit	2	1		1
9	Telephone	unit	2	2
95	Televisi	unit	43	33		10
96	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	unit	3	3
97	Tenda Trop	unit	2	2
97	Termometer Standard	unit	12	6		6
98	Tikar	unit	33	18		15
99	Timbangan	unit	4
100	Timbangan Bayi Tidur	unit	69	69
101	Tong Sampah	unit	25
102	TV Monitor	unit	1	1
103	Tenda Sarnafil	unit	3	3
103	Ukuran Tinggi Orang	unit	18	8		8
104	Unintemuptible Power Supply (UPS)	unit	23	23
105	Video Camera dan Recorder	unit	12	9		3
106	White Board	unit	24	13	1	10
107	Dump Truck	unit	3	3
108	Truck + Attachment	unit	11	11
109	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain#	unit	8	6		2
110	Gerobak Dorong	unit	8	4	2	2
111	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Brg Lain-lain#	unit	14	14
112	Kendaraan Tak Bermotor Berpenampung Lain-lain#	unit	1	1
113	Perkakas Dapur Tempa	Set	2	1		1
114	Mesin Gerinda Tangan Listrik	unit	1	1
115	Alat Pemeriksaan Timbangan Tekanan Beroda	unit	4	2		2
116	Chain Saw	unit	14	8		6
117	Oven	unit	2	1		1
118	Mesin Ketik Manual	unit	46	23		23
119	Mesin Ketik Elekrtonik	unit	2	1		1
120	Rak kayu	unit	6	3	1	2
121	Focusing Screen/Layar LCD Projector	unit	2	2
122	Mesin Antrian	unit	2	2
123	Kursi Biasa	unit	32	16		16
124	Meja Plastik	unit	6	3		3
125	Kitchen Set	unit	1	1
126	Tabung Gas	unit	1	1
127	Blender	unit	2	1		1
128	Megaphone	unit	13	6		7
129	Watafel Portable (Satanless)	unit	2	2
130	Rice Cooker	unit	2	1		1
131	Mixer	unit	2	1		1
132	Router	unit	1	1
133	Tenda Pelampung	unit	3	3

Sumber : SIP BMD Kecamatan Medan Sunggal, Desember 2024

I.3 ISU STRATEGIS  (STRATEGI ISSUED)
Walaupun berbagai keluaran (Output) dan hasil (Outcome) yang dicapai selama tahun 2024 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tetap masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks.
Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan perencanaan pembangunan selama tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

• Adanya efisiensi anggaran yang di arahkan oleh BPKAD dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
• Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan Medan Sunggal masih maraknya pelanggaran hukum dan gangguan kamtibmas seperti begal dan kelompok geng motor.
• Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up) yang disebabkan kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan  di Kecamatan Medan Sunggal serta belum tepatnya masyarakat dalam membuat skala prioritas dalam perencanaan.
• Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat , sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan   fleksibel
• Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan karena kompetensi dan perilaku pegawai  dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
• Pengelolaan masalah kebersihan wilayah, penghijauan, dan keindahan wilayah yang perlu ditingkatkan
• Peningkatan kondisi sarana prasarana umum dan jalan di Kecamatan Medan Sunggal
• Pemantauan terhadap kenyamanan dan ketertiban wilayah, termasuk masalah perizinan, dan sebagainya.

I.4 SISTEMATIKA  PENYAJIAN
Kata pengantar
Daftar Isi
Bab I  Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
3. Isu Strategis
4. Sistematika Laporan Kinerja

Bab II  Perencanaan Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III  Akuntabilitas Kinerja

1. Pengukuran Capaian Kinerja
2. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
3. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran

Bab IV  Penutup





BAB II
PERENCANAAN  KINERJA

II.1 RUMUSAN KINERJA
Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahunnya diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Medan Sunggal. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan misi Kota Medan, disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Perubahan Renstra 2021 - 2026
 

Visi :   “Terwujudnya  Masyarakat Kota Medan Yang Bekah , Maju dan Kondusif”
Misi I : MEDAN BERKAH Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan potensi pemerataan pendapatan masyarakat	Mendorong pengoptimalan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat; Meningkatkan nilai manfaat dana kelurahan; Peningkatan infrastruktur untuk lingkungan; Pengelolaan dana kelurahan yang berkualitas; Mendorong penggunaan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat.
Misi III : MEDAN BERSIH Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akuntabel		Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akuntabel	Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik		Meningkatkan kinerja sdm; Melakukan inovasi layanan; Mengoptimalkan layanan publik; Meningkatkan kinerja sdm pelayanan Kecamatan; Mendorong layanan publik yang berkualitas; Mewujudkan pelayanan publik prima.
Misi V : MEDAN KONDUSIF Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Meningkatkan Ketentrama dan Ketertiban Umum		Mengaktifkan sistem keamanan keliling; Mendorong kolaborasi untuk kemanan dan ketertiban umum; Optimalisasi forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk koordinasi kemanan dan ketertiban umum; Edukasi kepada masyarakat terkait kemanan dan ketertiban; Mewujudkan medan kondusif.

II.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah.
Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Sakip Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat
4. Persentase permasalahan/ pengaduan/konflik sosial yang ditangani

II.3 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang dsertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Dasar Penetapan Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja (Tapkin) berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2024.
Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, trasparan dan akuntabel, maka Kecamatan Medan Sunggal  telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : KECAMATAN MEDAN SUNGGAL
TAHUN ANGGARAN  2024
 

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75	65,55
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,25
3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100 %	100%
4	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100 %	100%

 

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp.20.843.731.822	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.11.081.011.420	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp.  2.928.774.893	-
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp.     156.395.000	-
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.     863.028.030	-
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.     492.871.824	-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III. 1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

                Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut. Tabel 3.1
Tabel 3.1
Interval Penilaian Kinerja
 

No	Interval Nilai	Kriteria	Keterangan
	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Memenuhi Target dan berada di atas persyaratan minimal penilaian
	76 % ≤ 90%	Tinggi
	66% ≤ 75%	Sedang	Memenuhi sayarat minimal
	51 % ≤ 65%	Rendah	Belum memenuhi target dan berada di atas persayarat minimal kelulusan penilaian
	0% ≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Form. PK)
Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.
Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Rencana Tingkat Capaian

=

Persentase Pencapaian Rencana

x

100%

 

2. 

   % Pencapaian Kinerja Capaian

   =

   Rencana – ( Realisasi – Rencana ) Rencana Rencana

   x

   100%

   
   Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

                                   
Memperhatikan tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 seperti tersebut diatas.
Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kecamatan Medan Sunggal dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kenerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.
Untuk pengukuran Kinerja Sasaran , didtetapkan indicator kinerja seperti table di bawah ini :
Tabel 3.2

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN MEDAN SUNGGAL
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B(80)	B(81,25)	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB(75)	B(65,55)	87%
3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100 %	93%	93%
4	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100 %	100%	100%

III.1.1 Analisis Kinerja berdasarakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
Selanjutnya Indikator Hasil Evaluasi kinerja kecamatan Medan Sunggal pada Form Perjanjian Kinerja adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan terhadap Masyarakat. Rumusan yang digunakan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan kuisioner dan dikonversikan online melalui aplikasi di website.
Tabel 3.3
Tingkat pengukuran pada kinerja pelayanan Kecamatan Medan Sunggal
 

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Penjelasan :
Hasil pengukuran secara komprehensif yang diperoleh dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang mencakup:

Tabel 3.4
Hasil Pengkuran SKM Kecamatan Medan Sunggal 2024
 

No	Unsur	IKM 2024	Mutu Layanan	IKM  2023	Mutu Layanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,146	B	3,35	B
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	3,125	B	3,25	B
3	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,27	B	3,05	B
4	Biaya/ Tarif Pelayanan	3,313	B	3,94	A
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,313	B	3,20	B
6	Kompetensi Pelaksana Pelayanan	3,208	B	3.42	B
7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	4,146	B	3,35	B
8	Penanganan Pengaduan Pelayanan	3,167	B	3,40	B
9	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,563	B	3,75	A
	NILAI TOTAL	29,252		30,71
	Tingkat Capaian	81,25		85,30

III.1.2 Hasil evaluasi atas AKIP
Hasil evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Medan terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Sunggal pda tahun  2024 menunjukkan nilai sebesar 65,55 dengan prediket “B”. Hal tersebut memang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mendapatkan nilai sebesar  66,15  dengan prediket “B”. Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sudah baik pada Kecamatan Medan Sunggal , namum masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.
Rincian hasil evaluasi tersebut di sajikan pada table T.3.4 sebagai berikut:
Tabel T 3.5
Pengukuran Kinerja SAKIP Kecamatan Medan Sunggal
 

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
			2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,00	21,00
b.	Pengukuran Kinerja	30	20,40	21,00
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,75	10,05
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja INternal	25	15,00	13,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,15	65,55
	Tingkat Akuntabilitas KInerja		B	B

Berikut Tabel dibawah ini adalah hasil evaluasi AKIP/SAKIP dari Tahun 2020-2025
Tabel 3.6
TARGET EVALUASI AKIP 2021-2025
 

AKIP/SAKIP
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	2025	2024	2023	2022	2021
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	21,00	23,7	23,7	23,7	8,67
2	Pengkuran Kinerja	30	20,40	18,90	18,90	18,90	11,25
3	Pelaporan Kinerja	15	9,75	9,00	9,00	9,00	6,32
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00	8,75	8,75	8,75	0,00
5	Capaian Kinerja						7,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	69	66	70	60,35	33,97
Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B	C